TASIKMALAYA Warta Desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Rakyat Miskin (SAPERAK) beraudensi dengan komisi IV DPRD KabupatennTasikmalaya terkait dengan kategori masyarakat miskin penerima Jamkesmas dan Jamkesda.
Kamis 16 mei. Acep ketua LSM SAPERAK bersama sekitar 30 orang anggtonya di terima oleh 9 orang anggota komisi IV DPRD Kab. Tasikmalaya, Kepala dinas kesehatan, UPCPK, BPS dan BPK.
Acep ketua LSM SAPERAK dalam audensi tersebut menyapaikan kelurah btentang 14 ketegori masyarakat miskin penerima Jamkesmas dan Jamkesda serta UPCK hanya berdasarkan BPS yang masuk dalam 14 kategori yang sudah di tentukan.
Hasil pemantauan LSM SAPERAK di RSUD mencapai sekitar 500 orang/hari dan kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk.
Ekonomi masyarakat sekarang bukannya semakin membaik, di kmp pasungn dulu mencapai 70% masyarakatnya berjualan sebagai tukang kridit dan sekarang perusahaannya tersebut banyak yang gulung tikar.
Masih bayak yang sudah berkeluarga belum memiliki rumah hunian dan bmasih numpang di rumah orang tuanya, dengan mata pencaharian buruh tani dengan upah hanya Rp 25.000/hari.
Dengan kondisi masyarakat seperti bgth, dirinya sering berdebat dengan pihak Dinkes dan UPCPK hanya mengacu kepada 14 kategori yang sudah di tentukan BPS.
Beberapa hari yang lalu, ada salah satu warga yang tidak tertolong karena sakit tidak memiliki biaya untuk berobat dan dirinya tidak akan berbicara takqir tapi berbicara sesuai undang-undang.
Peserta Jamkesmas/Jamkesda padasaat berobat di RSUD, tranpusi darah harus bayar Rp. 250.000 dan ambulan pun harus membayar. paparnya.
Anggota LSM SAPERAK "Karena sekarang otonomi daerah bagamana caranya pihak pemerintah Kabupaten untuk mengkaper JAKESMAS/JAMKESDA.
Program Raskin untuk RTM dalam aturan yang di gembor-gemborkan 12 kg/RTM, namun padakenyataannya hanya 3 kg/RTM krn di bagi" tandanya.
Dawil anggota LSM SAPERAK "Diri dari LSM SAPERA di tukaskan untuk mengantar pasien ke Rumah Sakit ke wilayah Bandung dan meminta kepada pemerintah untuk memangkas anggaran Makan dan Minum (Mamin),
pemeliharan mobil dinas, para pejabat di lingkungan kabupaten dan para pejabat/para anggota dewan di minta turun untuk meninjau langsung ke masyarakat yang kondisinya buat makan juga susah.
lebih lanjut. Menita ke transparan tentang anggaran ke sehatan" tandasnya.
Ketua komisi IV yang bertindak sebagai mederator menyampaikan "Atas nama komisi IV mengapresiasikan kepada SLM SAPERAK karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan jangan dalam hal kesehat saja LSM SAPERAK berkoordinasi serta berharap bisa menyebar ke 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Belanja langsung hampir 75% yaitu untuk gaji pegawai dan 20% untuk belanja kebutuhan berbagai sekotor termasuk untuk pengunaan JAMKESDA.
Polemik tentang pendataan awal sehingga muncul pesertai 8872 jiwa, tapi masih bayak masyarakat miskin yang belum terkaper oleh Jamkesmas dan Jamkesda serta di sikapi oleh pemerintah dengan di buat UPCPK.
Rasikin Kepala Dinkes "Jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda mencapai 52% dari jumlah penduduk Kab. Tasikmalaya, seharusnya masyarakat yang terolong kurang mampu sudah terkaper serta dinkes itu bersifat trasisional yang harus kembali lagi ke kas daerah.
Mamin dinas kesehatan sebesar Rp. 700 jt ada belanja non PNS yaitu biaya untuk sopir seperti dari daerah Cikalong dan itu di laporkan ke pemda.
Jamkesda tidak bisa sepenuhnya di bayar oleh pemerintah daerah dan secara umum sangat terbantu oleh LSM SAPAERAK yang selalu eksis ada di lapangan" tandasnya.
UPCPK "Pada setiap pembahasan anggaran dan kenyataannya di lapangan masih bayak masyarakat miskin yang tidak terkaper oleh Jamkesmas dan Jamkesda, kemudian pihaknya turun kelapangan karena takut tidak layak menerima" paparnya.
Para anggota LSM SAPERAK sempat memanas ketika pihak BPS mengungkapkan
dengan kata kami menerima data dari bawah, namun suana tersebut
akhirnya bisa di redam.
Sekitar pukur 17.00. wib Audensi tersebut selesai dan bebar dengan
damai saling bermusapaha. (Fauzi).
.jpg)
.jpg)
0 komentar :
Posting Komentar